Salam Anti Korupsi !!!!!
Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) merupakan gerakan permanen berskala nasional, sehingga diperlukan keanggotaan yang memiliki dedikasi, kredibilitas, komitmen dan keikhlasan yang tulus dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,
Melihat perjalanan pemberantasan korupsi yang terseok-seok, maka diperlukan kekuatan gerakan dengan strategi yang dapat mempercepat proses pencegahan dan pemberantasan korupsi secara kolosal, mengingat institusi penegak hukum termasuk KPK, tidak akan mampu menanganinya secara baik dan tuntas.
Untuk mewujudkannya, maka GN-PK mulai memperbaiki system perekrutan anggotanya, agar dalam menjalankan roda organisasi memiliki pendirian dan prinsip sejati sebagai relawan antikorupsi yang siap segalanya.
Untuk meningkatkan SDM dan integritas moral tangguh, maka setiap anggota GN-PK wajib mengikuti program sertifikasi pendidikan dan pelatihan khusus reguler sebagai upaya perbaikan secara teknis terkait dengan peningkatan SDM dan integritas moral anggota GN-PK diseluruh tanah air.
Tidak ada alasan bagi pengurus dan anggota GN-PK untuk tidak mengikuti program sertifikasi diklatsus reguler ini, karena sudah menjadi program permanen GN-PK.
Kalau anggota GN-PK tidak segera memperbaiki dirinya dengan pembekalan pengetahuan yang cukup, maka dikhawatirkan dalam pergerakannya akan rapuh serta mudah dimanfaatkan untuk kepentingan koruptor, indikator ini sangat terasa, setelah anggota GN-PK dilantik sebagai pengurus disetiap tingkatan, sesudahnya sunyi senyap bagai ditengah hutan belantara, nyaris tanpa gerakan dan tenggelam tanpa berita, lebih parahnya lagi, tidak pernah memenuhi kewajiban laporan rutin bulanan kepada induk organisasinya.
Disadari, bahwa untuk mewujudkan program sertifikasi diklatsus reguler diperlukan pengorbanan waktu dan biaya tinggi, namun yang demikian itu tidaklah menjadikan semangat perjuangan GN-PK menjadi surut.
GN-PK dalam pergerakannya turut mencegah dan memberantas korupsi dinegeri ini, jangan mengharap hasil perjuangannya akan selesai pada generasi sekarang, namun setidaknya GN-PK telah mengukir sejarah sebagai lembaga peran serta masyarakat yang telah menabuh genderang perang dan eksis bergerak melawan bahaya laten korupsi sebagai estafet perjuangan generasi yang akan datang, sehingga setiap anggota GN-PK wajib membekali diri sebagai militansi antikorupsi.
Perbaikan sistem didalam internal GN-PK merupakan upaya antisipasi yang sangat serius, agar anggotanya tidak turut hanyut kewilayah mafia hukum, mafia kasus dan mafia proyek, apalagi masuk kejaringan kondisional pemerintahan korup yang dapat menghancurksan cita-cita mulia perjuangan GN-PK dalam mewujudkan penyelenggara negara / pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari KKN.
Pedoman pelaksanaan sertifikasi pendidikan dan pelatihan khusus reguler ini sebagai dasar acuan dalam perbaikan sistem pembekalan pengetahuan dan mentalitas anggota GN-PK diseluruh tanah air, agar kedepan lebih maksimal dalam memberikan konstribusi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada penyelenggaraan negara.
Semoga perjuangan gerakan ini bermanfaat bagi perjalanan bangsa Indonesia ke arah lebih baik dan berkeadilan, serta Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga hati dan melindungi seluruh keluarga pejuang Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi di seluruh tanah air. Amin.
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) MASA BHAKTI 2016 – 2021
Dewan Pembina :
Irjen Pol. (Purn) Prof. DR. Farouk Muhammad
Dewan Penasehat :
Komjen Pol (Purn) Drs. H. Nanan Soekarna;
Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, SI.P, MSc;
Dr. KH. Utawiijaya Kusumah, MM.
Dewan Pengawas :
RJ. Soehandodjo, SH, MH;
Fredie Tan
Dewan Pakar :
Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH;
Dr. Ibrahim, SH., MH, LL.M;
Dr. Sukarmi, SH, MH.
Pengurus Harian :
Ketua Umum :
H. Adi Warman, SH, MH, MBA.
Wakil Ketua Umum I/Koordinator Wilayah Indonesia Bagian Timur :
Ir. Ramzah Thabraman, SH.
Wakil Ketua Umum II/Koordinator Wilayah Indonesia Bagian Tengah :
TB. Imammudin, SPd. MM.
Wakil Ketua Umum III/Koordinator Wilayah Indonesia Bagian Barat :
Aminudin, SH.
Sekretaris Jenderal :
Mohammad Z.D. Nagaria, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal I :
Ir. Suhadi, MM.
Wakil Sekretaris Jenderal II :
Drs. M. Haris Subagio.
Bendahara Umum :
Ir. Kikih Ageng Budi.
Deputi Investigasi :
Nur Aliem Halvaima, SH, MH.
Deputi Pencegahan dan Litbang :
DR. Tatie Soeranti, MM, Psikolog.
Deputi Upaya Hukum :
Raja Amrizali Nasution, SH.
Deputi Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat :
Asdar Ansar Putra, SE.
Deputi Bid. Hub. Antar Lembaga :
Freddy Anggut Ronijanto.
Deputi Informasi dan Komunikasi :
M. Ridwan, Sip.
Sekretariat Jenderal : Grand Slipi Tower Lantai 18 Unit A, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22 – 24, Jakarta Barat 11480
Telp/Fax : 021 – 2986 6050, Email : gnpk.pusat@gmail.com, sms center : 0817 888 757
|
